PENYELESAIAN SENGKETA KEPEGAWAIAN AKIBAT PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Ade Kosasih

Abstract


Abstract: An understanding of the rights and efforts that civil servants can take in facing employment disputes arising from the imposition of disciplinary punishment of civil servants, needs to be improved in order to avoid the act of arbitrariness (or willekeur) or action beyond the authority (ultra vires) conducted by the organ of state administrative office. The mechanisms and stages of dispute resolution in the field of personnel, has a variety of channels based on disciplinary violations committed, types of sentences handed down, and the level of position of officials who are authorized to punish. These channels, some through the Administrative Objections and Administrative Appeals. If only through Administrative Objection, then the next stage is the filing of a lawsuit to the State Administrative Court, whereas if the stages are through Administrative Appeals, the first level lawsuit shall be submitted to the Administrative High Court as a first instance court.

Keywords


dispute, staffing, disciplinary punishment

Full Text:

PDF

References


Kosasih, Ade, Formula Praktis Memahami Teknik & Desain Legal Drafting, (Bogor: Herya Media, 2015).

Manan, Bagir, Kekuasaan Kehakiman RepublikIndonesia, (Bandung: Universitas Islam Bandung Press, 1995).

Fachruddin, Irfan, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung: Alumni, 2005).

Anggriani, Jum, Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Effendi, Lutfi, Pokok-Pokok Hukum Administrasi, (Malang: Bayu Media, 2004).

Marbun, S.F., Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia,(Yogyakarta: Liberty, 1997).

Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Liberty, 1982).

Hadjon, Philipus M., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: UGM Press, 2003).

Ridwan, H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Perss, 2007).

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Risalah Persidangan BPUPKI dan PPKI tanggal 28 Mei – 22 Agustus 1995, (Jakarta: Sekretariat Negara, 1995).

Soemitro, R., Naskah Singkat tentang Peradilan Administrasi di Indonesia,(Bandung: Bina Cipta, 1997).

Sri, Pudyatmoko, Y., Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta: Atma Jaya, 2012).

Wiyono, R., Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang 43 Tahun 1999 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Unang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor2 Tahun 1991.




DOI: http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v4i2.1015

Refbacks

  • There are currently no refbacks.