ARGUMENTASI HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA PENCABUTAN HAK ATAS TANAH (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL)

Rahma Nengsih

Abstract


Abstrak

Permasalahan dalam bidang pelayanan administrasi publik yang sering diisukan dapat lahir sebagai dampak dari penerbitan Sertipikat Hak Milik[1]. Pada dasarnya, pelayanan SHM memiliki mekanisme yang sudah diatur dalam regulasi pemerintah seperti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun kenyataannya belum optimal dilaksanakan dan belum mampu melindungi kepentingan masyarakat. Apa dasar pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bengkulu dalam memutuskan perkara Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL?. Bagaimana argumentasi hukum terhadap pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bengkulu dalam Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL?. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraBengkulu dalam memutus perkara Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL;. Untuk mengetahuiargumentasi hukum terhadappertimbangan Majelis Hakim PTUNBengkulu dalam Putusan Nomor 3/G/2018/PTUN.BKL. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan berbentuk penelitian hukum normatif. Pendekatan yang akan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan studi kasus (case study approach) di mana peneliti mengkaji aspek yang diteliti dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan Putusan PTUN Bengkulu. Adapun hasil penelitian bahwa Majelis Hakim menggunakan beberapa argumentasi yuridis sebagai dasar pijakan interpretasi hukumnya, yaitu: Asas Dominus Litis,Klausul Alternatif  Konjungsi, Asas Kecermatan dalam AUPB, Pembuktian Frontal,  Orbiter Dicta dan Ratio Decidendi, serta Hubungan Antar Peristiwa. Berdasarkan argumentasi-argumentasi tersebut, Majelis Hakim PTUN dapat mengeluarkan beberapa pertimbangan yang akhirnya dapat dikonversi menjadi suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkraacht).

Kata kunci : Argumentasi hukum, pertimbangan hakim, putusan perkara dan pencabutan

                   

Abstract

Problems in the field of public administration services that are often raised may arise as a result of the issuance of Freehold Certificate. Basically, SHM services have a mechanism that has been regulated in government regulations such as Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration, but in reality it has not been optimally implemented and has not been able to protect the interests of the community. What was the basis for the consideration of the Bengkulu PTUN Judges in deciding case Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL? What are the legal arguments against the consideration of the Bengkulu PTUN Judges in Decision Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL? To find out the basis for the consideration of the Panel of Judges of the Bengkulu State Administrative Court in deciding case Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL; To find out the legal arguments against the considerations of the PTUNBengkulu Panel of Judges in Decision Number 3 / G / 2018 / PTUN.BKL. This type of research used in this research is qualitative research in the form of normative legal research. The approach to be taken is the statue approach and the case study approach in which the researcher examines the aspects under study with reference to the laws and regulations and the Bengkulu State Administrative Court Decision. The results of the research show that the Panel of Judges uses several juridical arguments as the basis for their legal interpretation, namely: Dominus Litis Principle, Alternative Conjunction Clause, Accuracy Principle in AUPB, Frontal Proof, Orbiter Dicta and Decidendi Ratio, and Relationship Between Events. Based on these arguments, the PTUN Panel of Judges can issue several considerations which can eventually be converted into a decision with permanent legal force (inkraacht).

Keywords: legal argumentation, judge consideration, case verdict and revocation




Keywords


Kata kunci : Argumentasi hukum, pertimbangan hakim, putusan perkara dan pencabutan

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

A. Ridwan Halim, Logika Umum dan Logika Hukum sebagai Dasar Penalaran Hukum Pragmatis, Jakarta: Doa dan Karma, 2012.

Daryono, dkk.,Interpretasi dan Penalaran Hukum, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019.

Hulman Panjaitan, Kumpulan kaidah Hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.

Ridwan Halim, Logika Hukum dalam Penalaran Hukum, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, 2012.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentangPerubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1999 jo.Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999.

Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 53 ayat 2 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 3 ayat (2) yang dimaksud berbunyi: “Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu; dan b. penetapan batas-batasnya.”




DOI: http://dx.doi.org/10.29300/qys.v5i2.3743

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexing oleh :
 

  

   free web stats Qiyas Visitors