TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA ADMINISTRATIF SEBAGAI SYARAT FORMAL PENGAJUAN GUGATAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (STUDY ANALISIS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ADMINISTRASI PEMERINTAH SETELAH MENEMPUH UPAYA ADMINISTRATIF )

Baherman Baherman

Abstract


Abstrak

Berlakunya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membawa perubahan dalam sistem Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Salah satu perubahan tersebut berkaitan dengan upaya administratif. Upaya administratif merupakan penerapan atau implementasi dari negara hukum Pancasila. Negara hukum Pancasila menitiberatkan pada asas gotong royong, yang mana asas gotong royong diderivasi melalui asas kerukunan dan musyawarah. Sehingga upaya administratif merupakan penerapan dari asas kerukunan dan musyawarah, yang menganggap bahwa peradilan merupakan sarana terakhir (ultimum remedium) untuk menyelesaikan masalah. Penelitian ini mencoba untuk menganalisa konsep mengenai upaya administratif dan penerapannya di pengadilan. Isu hukum dalam penelitian ini pertama apakah upaya administratif harus ditempuh terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara, kedua apakah keputusan tata usaha negara awal atau keputusan upaya administratif yang dijadikan obyek sengketa apabila mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, ketiga bagaimana tenggang waktu mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara setelah adanya Upaya Administratif. Diharapkan dari penelitian ini didapatkan formulasi norma yang dapat memberikan perlindungan bagi rakyat khususnya dalam hal sengketa Tata Usaha Negara.

Kata Kunci : Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Administrasi  

                     Pemerintahan.

 

Abstract

Enacted of Act Number 30 of 2014 on Government Administration leads the change of administrative court system in Indonesia. One of these change related to administrative effort. Administrative effort was application or implementation of Pancasila legal state. Pancasila legal state focus on the principle of mutual cooperation (gotong royong), which the mutual cooperation derived from harmony and deliberation. Thus administrative effort was aplication of harmony and deliberation principles, thought that judicial is the last effort to solve the problem. This research try to analyze the concept of administrative effort and it implementation at the court.  Legal issues in this research is: first, do administrative effort must be taken before sues to administrative court; and second, whether original administrative decision or edministrative effort decision that used as an dispute object when apply a administrative lawsuit to administrative court. Expected of this research can be found a norm that can be provides legal protection for the people especially in administrative dispute.

Keywords : Administrative Efforts, State Administrative Courts, Decisions.


Keywords


Kata Kunci : Upaya Administratif, Pengadilan Tata Usaha Negara, Sengketa Administrasi Pemerintahan.

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Ahmad Sukardja, “Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

A.Siti Soetami. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. PT Eresco, Bandung, 1994.

C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Penerbit Alumni, Bandung, 1991.

F.H van Der Burg, et.al., Rechtsbescherming tegen de Overheid, Nederland: Nijmegen, 1985.

Irfan Fachrudin, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, (Bandung : PT. Alumni, 2004.

Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II

Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Cet. 8, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Indonesia, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 5 Tahun 1986, LN No. 77 Tahun 1986, TLN No. 3344.

Indonesia, Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 9 Tahun 2004, LN No. 35 Tahun 2004, TLN No. 4380. 5.

Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU No. 30 Tahun 2014, LN No. 292 Tahun 2014, TLN No. 5601.

Indonesia, Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara, UU No. 51 Tahun 2009, LN No. 160 Tahun 2009, TLN No. 5076.

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonsia Tahun 1945, Psl. 24A.

Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sadjijono, Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2011.

Soegeng Prijodarminto, Sengketa Kepegawaian Sebagai Bagian Dari Sengketa Tata Usaha Negara, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

S. Prajudi Atmosudirdjo, Masalah Organisasi Peradilan Administrasi, Simposium Peradilan Tata Usaha Negara, (Bandung: Penerbit Binacipta, 1976.

Soemaryono dan Anna Erliyana, Tuntunan Praktek Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara,(Jakarta: PT. Pramedya Pustaka,1999.

Sjahchran Basah, Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, (Bandung: Alumni, 1989).

S. F. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, Yogyakarta: FH UI Press, 2011.

Teuku Saiful Bahri Johan, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Tataran Reformasi Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Paulus Effendi Lotulung, “Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam korelasinya dengan Hukum Administrasi, dalam buku Hukum administrasi dan Good Governance”, Jakarta: Universitas Trisaksi,2010.

Rochmat Soemitro, Masalah Peradilan Administrasi Dalam Hukum Pajak di Indonesia, (Badung: P.T.Eresco, 1989.

Philipus M. Hadjon, (R)UU Administrasi Pemerintahan Sebagai Kodifikasi (Sebagian) Hukum Administrasi Umum (General Rules of Administratif Law) dan Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah Disampaikan Dalam rangka HUT Peratun XVIII, Tanggal 13-15 Maret 2009 .

_______________, et.al., Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.

Yuslim, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

Yusrizal, Modul Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.




DOI: http://dx.doi.org/10.29300/qys.v5i2.3751

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexing oleh :
 

  

   free web stats Qiyas Visitors