ANALISIS YURIDIS SURAT KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI TENTANG PEMBUBARAN ORGANISASI MASYARAKAT FRONT PEMBELA ISLAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI DAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

Ahmadi Hamzah

Abstract


Abstrak : Rumusan penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan hukum atas terbitnya Surat Keputusan Bersama Menteri dalam memutuskan membubarkan Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Bagaimana Pandangan Hukum Administrasi atas Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Bagaimana Tinjauan Hak Asasi Manusia atas Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif dan Kepustakaan (library research) Hasil penelitian Pertimbangan atas terbitnya surat keputusan bersama menteri yang mencakup instansi kementerian dan lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan memuat tiga aspek yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, Hukum Administrasi menilai pembubaran front pembela islam melalui Surat keputusan bersama menteri menyatakan tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat yang secara de jure dianggap bubar tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada dengan hanya tidak diperpanjang status badan hukumnya yang secara de jure otomatis tidak diakui lagi legalitasnya sebagai badan hokum Pandangan Hak asasi manusia atas pembubaran front pembela islam (FPI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri tersebut bahwa terhadap Hak berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat tidak boleh di larang karena menyangkut hak dasar warga Negara dalam Negara demokrasi namun disisi lain hak – hak tersebut harus dibatasi oleh hukum dan undang – undang   Atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Kata kunci: Yuridis, Pembubaran Front Pembela Islam.

 

Abstract : The formulation of this research is how the legal considerations for the issuance of a Joint Ministerial Decree in deciding to dissolve the Islamic Defenders Front Community Organization. What is Administrative Law's View on the Dissolution of the Islamic Defenders Front Community Organization. How is the Human Rights Review on the Dissolution of the Islamic Defenders Front Community Organization. This type of research is normative juridical and library research. The results of the study. Consideration of the issuance of a joint ministerial decree covering the ministry and law enforcement agencies of the police and the prosecutor's office contains three aspects, namely philosophical, sociological and juridical aspects, Administrative Law assesses the dissolution of the Islamic defense front through a joint ministerial decree stating that it is not registered as a community organization which is de jure considered disbanded, it is in accordance with existing procedures and mechanisms with only the status of a legal entity not being extended which de jure automatically no longer recognizes its legality as a legal entity. the dissolution of the Islamic Defenders Front (FPI) based on the Joint Ministerial Decree that the rights of association, assembly, and expression of opinion should not be prohibited because it involves the basic rights of citizens in a democratic country, but on the other hand the rights This must be limited by laws and regulations or through court decisions that have permanent legal force.

Keywords: Juridical, Dissolution of the Islamic Defenders Front


Keywords


Kata kunci: Yuridis, Pembubaran Front Pembela Islam.

Full Text:

PDF

References


Daftar Pustaka

Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta : Penerbit Prenada Media Group, Cetakan ke-4, April 2012).

Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang (RUU) Organisasi Kemasyarakatan,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Nia Kania Winayanti, Dasar Hukum Pendirian dan Pembubaran ORMAS (Organisasi Kemasyarakatan), (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2011).

Latipulhayat, Atip. 2017. Due Process of Law, Jurnal Ilmu Hukum Padjajaran, 4 (2).

Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945.

Muchsan, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, Yogyakarta.

Soemitro Rochmat, Asas dan Dasar Perpajakan I, II, & III, (Bandung : PT. Eresco, 1998).

Setyowati, Organisasi dan Kepemimpinan Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).




DOI: http://dx.doi.org/10.29300/qys.v7i2.5406

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Indexing oleh :
 

  

   free web stats Qiyas Visitors