IMPLIKASI POLITIK PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP

David Aprizon Putra

Abstract


Abstract: Since 1982 in Law Number 4 of 1982 concerning Environmental Management Principles which was later amended in 1997 to become Law Number 27 of 1997 concerning Environmental Management, legal politics regarding criminal law policy has been carried out. Law Number 32 of 2009 concerning Protection and Management of the Environment (UUPPLH) as the latest generation, has included criminal provisions in Chapter XV, which consists of 23 articles. The results of the study show that criminal law enforcement against formal offenses has a special procedural law, because it relates to the principle of ultimum remedium, meaning that the use of criminal law against formal offenses must wait until administrative law enforcement is declared ineffective. In order to avoid difficulties in enforcing environmental law that is sometimes used by certain elites to seek profits by looking at the gap in the weak regulations in the laws and regulations, the legislation, especially regarding formal law, must be clearly arranged, firm, not multiple interpretations.

Keywords: Politic Criminal Law Enforcement, Environmental Law Enforcement


Full Text:

PDF

References


Pustaka Acuan

Buku :

Daud Silalahi, Manusia Kesehatan dan Lingkungan, Jurnal Masalah Lingkungan Hidup, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 1994)

Daud Silalahi. Masalah Pengelolaan Lingkungan Hidup, Edisi Ketiga,(Bandung: Alumni, 2001

David Kairsy, The Politics of Law, A Progressive Critique, (New York: Pantheon Books, 1990)

Donella H. Meadows, Batas-batas pertumbuhan, diterjemahkan oleh : Masri Maris, (Jakarta: Gramedia1980)

Jimly asshiddiqie, Green Constitution : Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, edisi revisi, cetakan ke-5, 2012)

Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, (Bandung: Alumni, 2011)

Muhammad Erwin, Hukum Lingkungan : dalam sistem kebijaksanaan pembangunan Lingkungan Hidup Edisi Ketiga, (Bandung: Refika Aditama, 2007)

Nyoman Serikat Putra Jaya, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2005)

Soedarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1986)

Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011)

Jurnal, Makalah Dan Majalah:

Dyah Adriantini Sintha Dewi, Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menuju Kemakmuran Masyarakat, Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 1 No. 1 Tahun 2012, Universitas Muhammadiyah Magelang

Sutrisno, Politik Hukum Perlindungan dan Pe-ngelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 18 Juli 2011, FH UII.

Helmi, Hukum Lingkungan dalam Negara Hukum Kesejahteraan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,Inovatif; Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4. No. 5 Tahun 2011

Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, No. 1 Tahun 1992

I.S Susanto, 1992, Pemahaman Kritis Terhadap Realita Sosial, Majalah Masalah-Masalah Hukum, Nomor 9 Tahun

Teuku Muhammad Radhie dalam majalah PRISMA, no. 6 tahun keI-II, Desember 1973

Edra Satmaidi, Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Indonesia, Makalah, 2010

Absori, Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi, artikel dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8. No. 2, September 2005

Edra Satmaidi, “Politik Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Konstitusi, Vol. 4 No. 1 Tahun 2011,FH Universitas Riau

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlidungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup




DOI: http://dx.doi.org/10.29300/imr.v3i1.2144

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




This journal is indexed by:

    

Creative Commons License

Jurnal Al Imarah ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Bengkulu dan disebarluaskan dengan perizinan di bawah Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License..

__________________________________________________

JURNAL AL IMARAH: JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Bengkulu, Sumatra Indonesia