Sejarah Harmonisasi Hukum Adat Dan Hukum Negara Dalam Masyarakat Rejang

Riqqah Dhiya Ramadhanty, Nopan Wiranata, Ismail Munir, Alimni Alimni

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah harmonisasi hukum Adat, hukum Islam, dan hukum negara pada masyarakat Rejang dengan menggunakan metode socio-legal yaitu suatu pendekatan yang mengkolaborasikan pendekatan penelitian hukum dengan pendekatan non hukum yaitu ilmu sosial, antropologi, dan sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam dan hukum tata negara sangat diperlukan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak dan kebutuhan setiap warga negara termasuk masyarakat adat serta untuk menciptakan solusi permasalahan-permasalahan adat yang belum dapat diselesaikan oleh hukum nasional. Dalam masyarakat Rejang harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara terwujud dalam forum hukum adat yang disebut Jenang Kutei. Peradilan Jenang Kutei menjadi ruang bagi masyarakat Rejang dalam mewujudkan nilai-nilai hukum adatnya yang berdasarkan syariat agama Islam mendapat dukungan dari pemerintah daerah berupa pengakuan legalitas berupa peraturan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan keberadaan Jenang Kutei dalam masyarakat Rejang dapat mewujudkan harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. 


Keywords


Harmonisasi; Hukum Adat; Hukum Islam; Hukum Tata Negara; Masyarakat Rejang

Full Text:

PDF

References


Antoni, M. (2018). 270 Warga Adat di Rejang Lebong Terjerat Konflik Agraria. Nusantara. https://kbr.id/nusantara/08-2018/270_warga_adat_di_rejang_lebong__terjerat__konflik_agraria/96914.html

Devi, S. (2016). Orang Rejang Dan Hukum Adatnya : Tafsiran Atas Kelpeak Ukum Adat Ngen Ca’o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 18(1), 39. https://doi.org/10.25077/jantro.v18i1.54

Hasan, Z. (2015). Anok Kutai Rejang (Sejarah Adat Budaya dan Aksara). Lebong: Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Perhubungan.

Kusdinar, P. A. (2016). Hukum Adat Rejang: Catatan Riset Aksi Meniti Jalan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Rejang. Akar Foundation. https://akar.or.id/hukum-adat-rejang-catatan-riset-aksi-meniti-jalan-pengakuan-masyarakat-hukum-adat-rejang/

Maladi, Y. (2009). Antara Hukum Adat dan Ciptaan Hukum oleh Hakim (Judge Made Law). Yogyakarta: Mahkota Kata.

Maladi, Y. (2010). Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pascaamandemen. Mimbar Hukum, 22(3), 452.

Marsden, W. (1783). Sejarah Sumatra. Jakarta: Komunitas Bambu.

Miessuary, N. (2022). Sengketa Tapal Batas, Pemkab Lebong Gugat Putusan Permendagri, Gubernur Ambil Sikap. Bengkulu Ekspress. https://bengkuluekspress.disway.id/read/140871/sengketa-tapal-batas-pemkab-lebong-gugat-putusan-permendagri-gubernur-ambil-sikap

Murdan. (2016). Harmonisasi Hukum Adat, Agama, dan Negara dalam Budaya Perkawinan Masyarakat Islam Indonesia Belakangan. Asy-Syirah, 50(2), 505–534.

Pratama, B. (2022). APHA: Akar Konflik Adat Disebabkan Ketidakpastian Batas Hak Ulayat. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/2927701/apha-akar-konflik-adat-disebabkan-ketidakpastian-batas-hak-ulayat#mobile-nav

Rahardjo, S. (2009). Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya. Yogyakarta: Genta Publishing.

Siddik, A. (1980). Hukum Adat Rejang. Jakarta: Balai Pustaka.

Siddik, A. (1996). Sejarah Bengkulu. Jakarta: Balai Pustaka.

Soendari, S. (1996). Hukum Adat dalam Alam Kemerdekaan Nasional dan Soalannya Menghadapi Era Globalisasi. Surabaya: Ubhara Press.

Suherman, A. M. (2012). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Supardi, A. (2023). Rasa Aman Warga Rejang Lebong, Ada Perda Masyarakat Adat. Mongabay. https://www.mongabay.co.id/2023/04/03/rasa-aman-warga-rejang-lebong-ada-perda-masyarakat-adat/

Syamsudin, S. (2008). Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(3), 338–351. https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art9

Tunte, I. C. (2022). Hukum Adat "Ca O Kutei Jang Penyatu Keberagaman Masyarakat di Rejang Lebong. Kompasiana. https://www.kompasiana.com/ipcahyo11/61d8e16a06310e35ad425222/hukum-adat-ca-o-kutei-jang-penyatu-keberagaman-masyarakat-di-rejang-lebong?page=2

Wiratraman, H., & Dkk. (2014). Laporan Akhir Tim Pengkajian Konstitusi tentang Perlindungan Hukum terhadap Masyarakat Hukum Adat.

Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.




DOI: http://dx.doi.org/10.29300/ijsse.v5i2.11000

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2023 Riqqah D Ramadhanty, Nopan Wiranata, Ismail Munir & Alimni

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)
Lantai 2 Gedung Pelatihan 
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar Kota Bengkulu

P-ISSN 2655-6588
E-ISSN 2655-6278

jurnal_jpipsi@iainbengkulu.ac.id

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.