AUTOKRITIK PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1 TAHUN 2016 TERHADAP TINGGINYA TINGKAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SULAWESI TENGGARA TAHUN 2013-2017

Kamaruddin Kamaruddin

Abstract


This study aims to determine and analyze the existence of Perma No. 1 of 2016 on the high divorce in Southeast Sulawesi Religious Courts in 2013-2017, the factors causing the high divorce rate, and solutions to minimize the high divorce rate. This type of research is qualitative research, namely library and field research with analytical descriptive methods and philosophical normative approaches. The results of the discussion and research concluded that the existence of Perma No. 1 of 2016 against the high divorce cases in the Southeast Sulawesi Religious Courts in the period 2013-2017 is not yet effective and has not been maximally applied, because the divorce rate is still relatively high among religious courts. The factors causing the high divorce rate are the husband or wife committing adultery, domestic violence, drinking liquor, low education level, family environment that likes to interfere in husband and wife, inadequate economy the cost of living for the family, the husband migrated to find work without news, so the wife remarried. Efforts made to minimize the high divorce rate in Southeast Sulawesi Religious Courts include: maximizing BP4 services before being brought to the Religious Courts, counseling about the consequences of divorce, Making it difficult to provide recommendations from superiors, Establishing Exemplary Household Systems (SRTT) as the pattern of coaching in the neighborhood RT, RW, rural / urban, avoid early marriage, and the understanding and practice of religious values must exist in the family.


Keywords


Autocritic, Perma No. 1 of 2016, Divorce

Full Text:

PDF

References


Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011

Ali, Hatta. Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif, Bandung : Alumni, 2012

As-Shidieqy, Hasbie. Pengantar Fiqh Muamalah, Jakarta: Bulan Bintang, 1984

Damis, Harijah. “Hakim Mediasi Versi Sema Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai”, Dalam Mimbar Hukum, Nomor 63 Thn.XV, Edisi Maret-April 2004

Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: PT. Toha Karya Putra, 1998

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Jakarta, 2017

Echols, John dan Hasan Shadily. Kamus Inggris Indonesia, Cet. ke xxv Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003

Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bogor : Kharisma Ilmu, t.th.

Friedman, Lawrence M. Law and Society, Kut. Wirhanuddin, Semarang: Fatawa Publishing, 2014

Gilmour, Lorna. Penny Hand dan Cormac McKeown (eds), Collins English Dictionary and Thesaurus, Third Edition Great Britain: Harper Collins Publishers, 2007

Goopaster, Gary. Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosias, Jakarta: ELIPS Project, 1993

Huala, Adolf. Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional. Cet I; Jakarta: Sinar Grafika, 2004

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam,

Kamaruddin, Hukum Perdata Islam, Kendari : Yakma Makassar, 2009

Kelsen, Hans. Pure Theory of Law, Terj. Munir Fuady, Teori-teori Besar Grand Theory dalam Hukum, Jakarta: Kencana, 2013

Lawrens, Burhani MS-Hasbi. Kamus Ilmiah Populer, Jombang : Lintas Media, t.th

Mahkamah Agung RI, Buku Tanya dan Jawab Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan.

Mahkamah Agung, Buku Komentar Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, buku ini dibuat atas kerjasama MA, Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) dan Indonesian Institute For Conflik Transformation (IICT)

Margono, Suyut. ADR dan Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum Bogor: PT.Graha Indonesia, 2000

Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009

Muslim, Arif. Efektivitas Mediasi Pasca Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Studi Kasus di Pengadiln Agama Kelas I-A Semarang, Skripsi, UIN Semarang

Racmadi, Usman. Mediasi di Pengadilan Dalam Teori dan Praktik, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Radjagukguk, Erman. Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan, Jakarta : Chandra Pratama, 2001

Rasyid, Sulaiman. Fiqh Islam, Jakarta: at-Tahairiyyah, 1976

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah, jilid 8, Bandung : Al-Ma’arif, 1993

Salaim HS, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013

Salamah, Yayah Yarotul. Mediasi dalam Proses Beracara di Pengadilan, Jakarta : UI Fak Hukum Pusat Studi Hukum dan Ekonomi, 2010

Saleh, K. Wantjik. Hukum Acara Perdata R.Bg/HIR, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1987

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Jakarta: Rajawali Pers, 2001

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, dalam bukunya Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang : Fatawa Publishing, 2014

Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata Jakarta : Pradnya Paramita, 1985

Suciati, St. Muslimah. “Implementasi Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kendari” Tesis, 2013

Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Al-Fabeta, 2008

Syahrizal, Abbas. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta: Kencana, 2011

Widjaya, Gunawan. Seri Hukum Bisnis: Alternatif Penyelesaian sengketa. Edisi I, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001

Wirhanuddin, Mediasi Perspektif Hukum Islam, Semarang : Fatawa Publishing, 2014

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surabaya : Arloka, t.th,.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2013

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Internet

Damin Hamdani. Makalah Hukum Perdata Islam, Al-Shulh (Perdamaian) (Online) (Daminhamdani.blogspot.co.id), diakses 13 September 2015.

Orinton, Kumpulan Artikel Hukum, Mediasi Perbankan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Online). Orintononline.blogspot.com, diakses 13 September 2015.

Nahira Eriyanti, Mediasi, Gudang Ilmu (Online), (http://naharaeriyanti.blogspot.com), diakses pada tanggal 23 Mei 2015.

Rumah Bangsa Foundation, Syarat Hakam (Online), http://agenmakalah.blogspot.co.id, diakses pada tanggal 07 Juli 2018.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bb2d4541fd5/ini-poin-penting-yang-diatur-dalam-perma-no1-tahun-2016, diakses tanggal 23 Agustus 2018

http:www.andriadvokat.com/2016/02/perman-1-tahun-2016-tentang-prosedur.html, diakses tanggal, 20 Agustus 2018

https://ekapriambodo.blogspot.co.id/2016/02/mediasi-menurut-peraturan-mahkamah.html, diakses tanggal, 23 Agustus 2017




DOI: http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v6i2.2241

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Creative Commons License
Jurnal Ilmiah Mizani ini diterbitkan oleh Fakultas Syariah IAIN Bengkulu dan disebarluaskan dengan perijinan dibawah Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License..

__________________________________________________

JURNAL ILMIAH MIZANI: WACANA HUKUM, EKONOMI DAN KEAGAMAAN
Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
Jl. Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Bengkulu, Sumatra Indonesia