Kebijakan Politik Keagamaan Sultan Akbar Agung dan Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb

Abstract

Sejarah imperium erat kaitannya dengan pengambilan kebijakan tertentu oleh masingmasing penguasa. Kebijakan dalam beragam bidang seperti halnya politik keagamaan banyak dilakukan oleh sultan atau raja sebagaimana yang terjadi pada Imperium Mughal di India. Adalah Sultan Akbar Agung dan Abul Muzaffar Muhiuddin Aurangzeb, dua pemimpin Imperium Mughal yang cukup disorot oleh sejarawan sehubungan dengan pengambilan kebijakan politik keagamaan mereka. Atensi ilmiah terhadap Sultan Akbar Agung dan Muhiuddin Aurangzeb bertumpu pada pengambilan kebijakan yang dinilai sangat bertolak belakang terutama kaitannya dengan pluralisme keberagamaan masyarakat India. Sultan Akbar Agung populer dengan beberapa kebijakan seperti pemberlakuan doktrin Din-e-Ilahi sehingga sering dicitrakan menjunjug tinggi toleransi beragama warga India. Sebaliknya, Aurangzeb direpresentasikan sebagai pemimpin dengan kebijakan yang cenderung merugikan pihak non-Muslim. Berkaitan dengan stigma tersebut, tulisan ini bertujuan mengungkap dan menganalisis kebijakan beserta latar belakang politik keagamaan Sultan Akbar Agung dan Aurangzeb. Tujuan ini lahir dari keyakinan bahwa setiap perilaku individu didasarkan pada motivasi tertentu sebagaimana diungkap oleh Icek Ajzen dengan the theory of planned behaviornya. Peneliti menggunakan metode studi kepustakaan di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan politik keagamaan Sultan Akbar Agung dan Muhiuddin Aurangzeb membawa Imperium Mughal pada pemerintahan dengan pengaruh dan corak tersendiri. Selanjutnya tiap tiap kebijakan tidak dapat dinilai sebagai hal yang berdiri tunggal akan tetapi dilatarbelakangi kepentingan tertentu terutama dalam aspek politik. Selain itu, permasalahan justifikasi kekuasaan Sultan Akbar Agung dan Aurangzeb turut berperan dalam pengambilan kebijakan politik keagamaan di lingkungan internal maupun eksternal Kerajaan Mughal.